PGRI dan Peranannya dalam Tata Pendidikan

Dalam ekosistem pendidikan nasional, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) memegang peranan sebagai arsitek tata kelola profesi. Ia bukan sekadar penonton di pinggir lapangan, melainkan elemen vital yang menyusun, menjaga, dan mengevaluasi bagaimana pendidikan dijalankan di ruang-ruang kelas.

Berikut adalah peran strategis PGRI dalam tata pendidikan di Indonesia:

1. Regulator Moral dan Etika Profesi

Tata pendidikan yang baik dimulai dari standar moral pengajarnya. PGRI berfungsi sebagai lembaga yang menyusun dan mengawal tata perilaku guru melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).

• Pengawal Kode Etik: PGRI memastikan bahwa praktik pendidikan tetap berada pada koridor etika, mencegah terjadinya malpraktik pedagogi yang dapat merugikan siswa.

• Otonomi Profesi: Dengan adanya standar etika internal, PGRI menjaga agar profesi guru tidak mudah diintervensi oleh kepentingan luar yang dapat merusak integritas pendidikan.

2. Penyeimbang Tata Kelola Birokrasi

Dalam birokrasi pendidikan, sering kali terjadi tumpang tindih aturan yang membebani guru secara administrasi. PGRI berperan menata kembali keseimbangan tersebut.

• Debirokrasi Mengajar: PGRI secara konsisten menyuarakan penyederhanaan beban administrasi (seperti laporan di berbagai aplikasi pemerintah) agar tata pendidikan kembali fokus pada substansi: interaksi guru dan murid.

• Advokasi Tata Kelola Pegawai: Dalam hal tata kelola SDM, PGRI menjadi ujung tombak dalam menata status kepegawaian guru (honorer ke PPPK/ASN) agar tercipta stabilitas dalam sistem sekolah.

3. Katalisator Standar Mutu Berkelanjutan

Tata pendidikan sangat bergantung pada konsistensi mutu. PGRI berperan sebagai „penjamin mutu mandiri” bagi para anggotanya.

4. Pelindung Tata Hukum Pendidikan

Pendidikan tidak dapat berjalan efektif jika guru merasa terancam saat menjalankan tugasnya. PGRI menata aspek perlindungan hukum sebagai fondasi sistem pendidikan yang sehat.

• Yurisprudensi Profesi: Melalui LKBH, PGRI membantu membangun tata cara penyelesaian sengketa antara guru dan masyarakat secara bermartabat.

• MoU Perlindungan: PGRI membangun kerangka kerja sama dengan penegak hukum (Polri) agar tindakan disiplin dalam pendidikan tidak serta-merta diproses sebagai tindakan kriminal umum.

5. Menjaga Marwah Pendidikan sebagai „Public Good”

Di tengah tren komersialisasi pendidikan, PGRI tetap menjaga tata nilai bahwa pendidikan adalah hak publik yang harus tetap terjangkau dan berkualitas.

Inti Peran: PGRI memastikan bahwa tata pendidikan Indonesia tidak hanya dikelola secara teknokratis oleh pemerintah, tetapi juga secara manusiawi oleh para praktisinya.

Kesimpulan

Peran PGRI dalam tata pendidikan adalah sebagai penjaga keseimbangan. Ia memastikan bahwa regulasi pemerintah, kesejahteraan guru, dan hak belajar siswa berada dalam satu harmoni. Dengan PGRI yang kuat, tata pendidikan nasional memiliki „benteng” yang menjaga agar arah pendidikan tetap setia pada cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.